OKU Selatan, Narasipublik.news – Harapan besar di balik peluncuran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Belum genap sepekan setelah diresmikan pada Selasa (30/9/2025), sejumlah pekerja dapur memilih mengundurkan diri. Di balik semangat program pemerintah untuk menekan angka stunting dan memenuhi gizi anak-anak sekolah, tersimpan kisah getir dari para tenaga dapur yang merasa terbebani dan tidak sejahtera.
Salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa beban kerja yang terlalu berat dan upah yang tidak sebanding menjadi alasan utama banyak pekerja memilih mundur.
“Kami hanya digaji Rp100 ribu per hari, tapi masih dipotong Rp25 ribu untuk makan. Padahal makan pun tidak disediakan pihak pengelola. Jadi, ya kami bawa bekal sendiri,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menuturkan, pekerjaan di dapur MBG sangat padat dan melelahkan. Para pekerja harus membagi tugas mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga mencuci ribuan kotak makanan setiap hari.
Bagian pencucian kotak makanan, misalnya, bisa berlangsung dari pukul 08.00 pagi hingga 02.00 dini hari. Sementara tim memasak bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga 16.00 WIB, dan tim penyiapan bahan mulai dari pukul 15.00 WIB sampai 02.00 dini hari.
“Yang paling berat itu mencuci ompreng, bisa sampai ratusan bahkan ribuan kotak. Banyak yang tidak kuat, akhirnya satu per satu memilih berhenti,” tambahnya.
Ironisnya, menurut keterangan para pekerja, pihak yayasan sempat menjanjikan sistem kerja yang lebih manusiawi. Dalam minggu pertama, produksi makanan disebut akan dimulai secara bertahap—hanya 1.000 paket (ompreng) per hari—dan baru ditingkatkan secara progresif hingga mencapai target 4.000 ompreng. Namun kenyataan berkata lain.
“Baru dua hari jalan, kami langsung disuruh menyiapkan 3.000 ompreng. Tidak ada waktu adaptasi, langsung diforsir habis-habisan,” jelasnya.
Minimnya jumlah tenaga kerja membuat situasi semakin berat. Dalam kondisi terbatas, pekerja harus berpacu dengan waktu untuk memenuhi target harian ribuan paket makanan.
“Kalau dihitung-hitung, beban kerjanya seperti dua sampai tiga orang, tapi dibayar satu upah. Kami ingin membantu program pemerintah, tapi juga butuh keadilan dan kemanusiaan,” ungkapnya lirih.
Di tengah semangat pemerintah daerah untuk memastikan gizi anak-anak terpenuhi, suara para pekerja dapur ini seolah menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersaji, tetapi juga kesejahteraan tangan-tangan yang menyiapkannya.(Red)
Komentar