Oku Selatan, Narasipublik.news– Bupati Abusama menerima audiensi UPTB PPD Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Wilayah OKU Selatan guna membahas strategi peningkatan pendapatan daerah tahun 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati OKU Selatan, Senin (23/02/2026).
Dalam audiensi itu, dibahas capaian target tahun sebelumnya sekaligus langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kepala Bapenda Kabupaten OKU Selatan, Firman Bastari, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari sinkronisasi target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi dengan realisasi di daerah. Ia memaparkan, capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif dan menjadi pijakan untuk mengejar target yang lebih tinggi pada 2026.
Sementara itu, Kepala UPTB Samsat Muaradua, Awang Arianto, menyebutkan bahwa realisasi PKB tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2026, capaian sementara telah menyentuh 10 persen dan ditargetkan menembus 15 persen pada triwulan pertama.
“Masih ada kekurangan yang harus kami kejar. Karena itu, sinergi bersama pemerintah daerah sangat kami butuhkan,” ujarnya.
Namun demikian, pihak Samsat juga menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, di antaranya belum tersedianya kantor tetap dan masih menggunakan gedung sewa, serta keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan dan kinerja petugas.
Menanggapi hal itu, Abusama menyatakan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini belum memungkinkan untuk pengadaan lahan pembangunan kantor Samsat dalam waktu dekat. Meski begitu, Pemkab OKU Selatan akan mencari alternatif solusi secara bertahap.
“Kami tetap berkomitmen mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan Samsat sangat penting untuk mendorong optimalisasi PAD,” tegasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Bapenda, serta Tim Pembina Samsat yang terdiri dari unsur kepolisian dan Jasa Raharja.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat basis pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.(AP)
Komentar